“ Kebijakan Desentralisasi, Secuil Harapan Publik”

“ Kebijakan Desentralisasi, Secuil Harapan Publik”

            Kebijakan desentralisasi di Indonesia belum sesuai harapan publik, interpretasi dan implementasi kebijakan desentralisasi mulai dikhawatirkan sebagian masyarakat sebab, kebijakan desentralisasi yang pada awalnya akan menoreh optimisme dan harapan besar akan terciptanya jawaban atas kerumitan persoalan pasca runtuhnya rezim “develapmentalisme” Orde Baru. Adapun hal itu meliputi perwujudan tatanan sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis, mempercepat terjadinya kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat serta meningkatkan kapasitas publik. Namun dalam kenyataannya sungguh berbeda.

Otonomi daerah dicap melahirkan oligarki lokal dan elitisme, otonomi daerah juga dianggap belum bisa membangun akuntabilitas keterwakilan dan mandatnya, baik dalam hubungan pusat daerah maupun pengelolaan daerah. Otonomi daerah memang melahirkan perubahan konteks, tapi ada kesinambungan perilaku. Ada perubahan prosedural, tapi terjadi kesinambungan substansi. Ada perubahan rezim, tapi terjadi pula kesinambungan elite. Hingga yang terakhir otonomi daerah dianggap tidak mampu merubah kondisi kehidupan rakyat sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Kesemua hal diatas ditimbulkan oleh faktor-faktor berikut yakni, pertama perilaku para elite penyelenggara pemerintahan daerah tetap memakai paradigm lama, yakni paradigma Orde Baru. Kedua, adanya kesenjangan besar antara perubahan pada tataran konseptual dengan perubahan pada tingkat pemahaman dan perilaku penyelenggara pemerintahan daerah. Dan ketiga, terjadi perselingkuhan antara elite penguasa dan elite masyarakat.

Melihat keadaan ini, amat wajar bila masyarakat menggugat dan berkehendak agar mimpi otonomi daerah dan desentralisasi ditinjau kembali, dengan argumen, pertama, keharusan untuk merekonstruksi pemahaman desentralisasi dan otonomi daerah, bahwa pemekaran wilayah selama ini hanya didasarkan pada muatan politik bukan pada pemenuhan akan hak-hak kesejahteraan rakyat. Kedua, perlunya merehabilitasi mental penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pelayan publik, bukan penguasa serta raja-raja kecil.

Kekurangan perwujudan otonomi daerah juga didukung oleh kapasitas pemerintah daerah yang masih rendah, yang dapat dilihat, 1) masih terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik jumlah maupun yang professional, 2) masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan keterbatasan mengelolanya, 3) belum tersusunnya kelembagaan yang efektif, 4) belum terbangunnya sistem dan regulasi tentang aparatur pemerintah daerah yang jelas dan tegas, 5) terbatasnya partisipasi ruang publik dalam pelaksanaan pembangunan secara lebih kritis dan rasional.

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No 22 Tahun 1999 dianggap juga memperluas rentang kendali dan mempersulit koordinasi pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam melaksanakan kerjasama antar daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Data yang ada juga menunjukkan sekurangnya ada empat pilar otonomi daerah yang dilanda arus balik, yaitu pertama, pilar politik electoral, yang ditandai munculnya wacana untuk mengganti sistem pilkada langsung dengan kembali memakai teknis tak langsung, kedua, pilar pelayanan publik ditandai dengan inkonsistensi kerangka kebijakan pusat bagi reformasi birokrasi lokal, ketiga, pilar keuangan daerah yang ditandai diskrepansi antara desntralisasi fiskal yang semakin kuat dengan administrasi perencanaan dan pengelolaannya yang kurang efektif dan yang keempat adalah ditandai dengan kaburnya sistematika kerja dalam beberapa agenda kunci.

           

ANALISIS

 

             Konsep pemerintahan daerah lahir sebagai bentuk pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Pendelegasian wewenang ini sendiri sebagai bentuk azas penyelenggaraan negara. Salah satu azas penyelenggaraan negara itu dilakukan melalui desentralisasi.

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (masyarakat) dalam hal pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri) dilaksanakan dalam bentuk otonomi. Otonomi sendiri berasal dari bahasa Inggris (autonomy) dan berasal juga dari bahasa Yunani (Autonomous). Auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum/peraturan. Oleh karena itu desentralisasi juga mengandung arti pembentukan daerah otonom dan atau penyerahan wewenang dalam bidang-bidang pemerintahan tertentu kepada daerah otonom oleh pemerintah pusat.

Hakekat otonomi pada dasarnya adalah : hak untuk mengurus rumah tangga sendiri, dalam batas wilayah sendiri, tidak boleh mencampuri urusan daerah lain dan tidak membawahi daerah lain (daerah otonomi kabupaten/kota tidak berada dibawah provinsi daerah otonomi akan tetapi daerah otonomi kabupaten/kota berada dibawah provisi sebagai wakil pemerintah pusat).

 Aspek tujuan otonomi daerah meliputi empat segi/aspek. Diantaranya adalah : segi politik yaitu menyangkut proses demokratisasi, segi manajemen pemerintah yaitu mengusahakan penyelenggaraan pemerintah yang berhasil guna dan berdaya guna, segi kemasyarakatan yaitu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan segi ekonomi pembangunan yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang disampaikan dalam beberapa artikel adalah hal yang wajar timbul sebagai akibat dari suatu proses mekanisme menuju terciptanya penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai negara yang berbentuk Unitarian (kesatuan), Indonesia selalu berupaya mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat dari cita-cita bangsa yang tertuang dalam konstitusi negara kita yaitu UUD 1945. Tujuan dari desentralisasi melalui otonomi daerah pun diarahkan sebagai pendukung tercapainya cita-cita bangsa kita. Hanya saja dalam praktek menjalankan kebijakan yang ditempuh, pemerintah baik pusat maupun daerah, legislatif maupun eksekutif terkadang menghadapi tantangan yang mengganggu pencapaian tujuan negara kita. Sehingga menimbulkan persepsi yang negatif dari pemerhati pembangunan, elit politik, masyarakat dan media-media massa lain.

Masalah desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini merupakan kebijakan yang menjadi dasar bagi kita untuk menganalisa tulisan artikel diatas disamping UU dan peraturan perundangan lain yang memuat substansi yang berkaitan dengan masalah pemerintahan daerah.

Dalam memahami Pemerintahan Daerah setidaknya ada enam hal pokok yang perlu diperhatikan. Keenam hal pokok tersebut adalah : kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pelayanan dan perwakilan. Keenam hal pokok ini merupakan manifestasi operasional UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hanya saja perlu disayangkan, pelaksanaan keenam hal pokok itu belum secara utuh, karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur masing-masing hal. Dan bukan tak mungkin faktor penyebab kurang optimalnya pelaksanaan pemerintahan daerah seperti yang disebutkan dalam artikel bersumber dari ketidakutuhan keenam hal pokok tadi.

 

Kewenangan

Masalah kewenangan merupakan salah satu yang dibicarakan dalam artikel diatas. Masalah kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimuat dalam UU No 32 Tahun 2004 (kebijakan operasionalnya PP 38 Tahun 2007) Bila dirunut berdasarkan UU ini pemberian kewenangan dilakukan lewat penggabungan cara rumusan umum (general competent) maupun rincian (ultravires) atau sering disebut dengan model rumah tangga riil. Secara nyata lewat UU ini disebutkan bahwa, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan agama, pertahanan-keamanan, keuangan, pengadilan (yustisi) dan hubungan luar negeri adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya berhak menyelenggarakan 16 urusan rincian dan 8 urusan pilihan yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 ini. Jadi secara tegas sebenarnya sudah ada pedoman dasar dan pedoman teknis mengenai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, bila ini dilaksanakan dengan baik, mungkin urusan yang tumpang tindih tak akan ditemui lagi seperti yang disebutkan dalam artikel diatas.

 

Kelembagaan

Selanjutnya adalah tentang kelembagaan pemerintahan daerah. Pembentukan kelembagaan di pemerintahan daerah mengacu pada PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam PP ini dicantumkan bahwa organisasi perangkat daerah dimanifestasikan lewat pembentukan badan, bagian dan kantor. Jumlah dari Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk dengan memperhitungkan pertimbangan nilai yang mencakup tiga aspek yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

Berlakunya Peraturan Pemerintah ini secara tidak langsung bertujuan untuk merampingkan struktur organisasi pemerintah yang telah tercitra selama ini dengan semboyan kaya struktur, miskin fungsi. Sehingga dengan implementasi kebijakan ini, diharapkan tiap pemerintahan daerah lebih baik membentuk organisasi-organisasi yang memang diperlukan dan memiliki peran penting bagi daerahnya untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, sekaligus mengefisiensikan sumber dana yang bisa diarahkan untuk peningkatan hak-hak kesejahteraan masyarakat. Tak kan tercermin lagi fenomena seperti yang diutarakan dalam artikel diatas bila pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh.

 

Kepegawaian

Masalah pokok berikut yang disampaikan dalam artikel diatas adalah mengenai mental para birokrasi yang menyelenggarakan pelayanan publik didaerah. Masalah ini dilihat dari “kacamata” kepegawaian sebagai salah satu hal pokok dalam memahami pemerintahan daerah.

Di negara kita sistem kepegawaian menganut integrated system. Integrated system adalah suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Sistem ini ummnya dilaksanakan di negara-negara berkembang, karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai.

Mekanisme sistem kepegawaian di negara kita diatur dalam UU No 43 Tahun 1999 sebagai perubahan atas UU No 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Hal itu juga juga dimuat dalam UU No 32/2004 pasal 129 yang menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS daerah secara nasional, yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan, pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, pengendalian jumlah.

Pegawai yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah sering disebut dengan birokrasi lokal. Konsep desentralisasi memang menghadirkan beberapa permasalahan mengenai pegawai. Seperti yang disebutkan dalam artikel diatas. Mental pegawai, mutu sumber daya manusia yang kurang menjadi penghambat proses administrasi di daerah sekaligus penghambat pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi keadaan seperti itu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, serta perencanaan yang baik dalam perekrutan PNS yang sesuai dengan kebutuhan untuk ditempatkan dengan tepat pada sektor-sektor yang paling di prioritaskan dalam membangun daerah itu.

 

Keuangan

Hal berikut yang menjadi sorotan dalam artikel diatas adalah masalah keuangan. Tentang keuangan pemerintahan daerah diatur dalam UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Konsepsi menurut undang-undang ini adalah penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah baik menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut. Model penganggaran ini juga mengatur pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana secara proporsional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonominya secara kreatif dan bertanggung jawab. Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan tertampung dalam APBD terwujud, maka tentunya diperlukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang di gunakan. Pengawasan ini dapat berasal dari intern pemerintah daerah dan ekstern pemerintah daerah. Tentunya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap anggaran pemerintah daerah ini harus dilaksanakan secara baik. Agar penyimpangan yang seharusnya terjadi dapat diperbaiki dan dibenahi, bukan malah terus berlanjut sehingga membuat tujuan dari otonomi daerah hanya angan-angan belaka, karena alokasi dana yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah itu, berubah arah ke kantong-kantong para oknum-oknum yang nakal dan memanfaatkan kesempatan yang terbuka untuk melakukan penyimpangan.

 

Pelayanan

Salah satu tujuan dari desentralisasi lewat otonomi daerah adalah untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam pemerintah daerah, pelayanan daerah dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka miliki.

Dua hal yang penting diperhatikan dalam pelayanan di pemerintahan daerah adalah bagaimana pemerintahan daerah mampu menyediakan barang-barang publik (public goods) dan layanan publik (public services) kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Public goods merupakan bukti bahwa pemerintahan daerah mampu memberikannya kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan ketersediaan barang-barang publik itu. Sedangkan public services memandang bagaimana terpenuhinya secara waktu dan cakupan pelayanan di berikan kepada masyarakat.

Dalam artikel diatas, pelayanan publik yang di berikan pemerintah daerah kepada masyarakatnya, secara umum masih rendah. Artinya masyarakat bahkan tidak menikmati sama sekali hasil dari otonomi daerah, apabila penyelenggaraan pelayanan publik itu masih menganut paradigma lama.

Standar pelayanan merupakan salah satu cara yang dipakai dalam mengukur tingkat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam peraturan pemerintah, standar pelayanan itu disebut dengan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal memiliki kedudukan yang spesifik mengingat konsekuensi hukum yang disandangnya karena bersifat mengikat seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Di Indonesia peraturan terakhir yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk membuat standar pelayanan minimal adalah PP No 65 tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, telah diterbitkan pula sebenarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai operasional dari Inpres No 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelayanan Investasi. Dengan Peraturan Menteri ini, diharapkan pemerintah daerah mampu menerapkannya sehingga lebih memantapkan dan memberikan kepuasan pelayanan kepada publik yang dilayani.

Dan hal yang terpenting sebenarnya adalah niat serta dukungan sumber daya manusia maupun teknologi dalam melaksanakan pelayanan di pemerintah daerah. Apa pun model pelayanannya baik tersebar atau terpadu, semuanya bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga cita-cita dan tujuan otonomi daerah tidak akan menjadi hanya sebatas mimpi kepada masyarakat.

 

 

Perwakilan

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak: (a) interpelasi,  (b) angket, dan (c) menyatakan pendapat.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Selain DPRD, ada juga pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kesemuanya sebenarnya merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Memang masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan sangat sulit bila memisahkannya dari kepentingan politik para penguasa. Akan tetapi, kita tentu nya harus bertekad untuk menciptakan tatanan pemerintah daerah yang betul-betul bersih, jujur dan baik. Semuanya tentunya harus saling berkoordinasi, dan perlu mengingat kembali, bahwa masyarakat adalah objek yang menjadi sasaran dari pemerintahan yang dijalankan guna meningkat kesejahteraan mereka, bukan memperkaya dan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan.

 

PENUTUP

  1. A.  Kesimpulan

Desentralisasi melalui proses otonomi daerah merupakan salah satu model penyelenggaraan pemerintahan negara. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya merupakan fenomena administratif dan politik saja tetapi juga merupakan fenomena kemasyarakatan. Atau dengan kata lain bahwa persoalan pemerintah daerah tidak hanya mencakup masalah penyerahan urusan dari pemerintah pusat saja, tetapi juga mempersoalkan hak dan kewajiban masyarakat di daerah dalam mengembangkan dirinya menjadi masyarakat yang mandiri melalui penyerahan wewenang tersebut.

Dalam menahami dan mempelajari bahasan tentang pemerintahan daerah maka terdapat enam sudut pandang yang penting kita perhatikan yaitu : kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pelayanan dan perwakilan. Kesemuanya tentunya dilaksanakan dan diimplementasikan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

  1. B.  Saran

Kita menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang baik, berkesinambungan dan terarah. Berbagai masalah dan problema lain masih sering dijumpai dalam praktek pemerintahan daerah. Akan tetapi semua itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, atau masyarakat saja. Semua elemen tentunya harus saling bekerjasama, berinteraksi, dan berkoordinasi untuk saling bahu-membahu menciptakan tatanan pemerintahan daerah yang stabil dan bagus.

Semoga pemerintahan daerah yang notabenenya bertujuan mempercepat tujuan pembangunan nasional negara kita dapat terlaksana dengan baik, sehingga semakin mengukuhkan bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang kuat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s