PENGARUH DAN DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN SISTEM POLITIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harus kita akui bahwa perjalanan kehidupan politik di negara kita dari masa ke masa mengalami perubahan sampai terdengungnya euphoria globalisasi saat ini. Ini sesuai dengan hakikat politik yang selalu dinamis. Mekanisme berjalannya politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, membuat kita memiliki landasan untuk melakukan hubungan kerjasama di berbagai bidang dengan lingkungan internasional untuk memperlancar pertumbuhan pembangunan di negara kita. Akan tetapi, harus kita sadari pula bahwa mekanisme politik luar negeri kita sedikit banyak mempengaruhi kehidupan politik yang merembes terhadap sector-sektor lain di negara kita sendiri (dalam negeri).

Era momentum globalisasi yang mau tak mau memaksa terjadinya hubungan kerjasama antar negara tentunya tidak serta merta memberikan efek positif bagi Indonesia. Harus kita sadari bahwa kehadiran momentum globalisasi sedikit banyak tentunya berpengaruh terhadap mekanisme politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Dan yang terpenting pula adalah, bagaimana kondisi tatanan demokrasi politik local kita tidak terkontaminasi oleh kenegatifan yang ditimbulkan oleh implementasi proses kerjasama negara maupun pemerintah kita dengan negara-negara maju, organisasi internasional serta perusahaan-perusahaan swasta dari negara luar. Sebab, kita takutkan terkontaminasinya tatanan politik pemerintahan maupun negara kita akan membawa dampak yang berpengaruh kurang baik terhadap sektor-sektor yang jadi skala prioritas pembangunan nasional negara kita.

Jauh sebelum euphoria globalisasi melanda berbagai kawasan regional pada khususnya dan internasional pada umumnya, Indonesia telah berusaha menunjukkan eksistensinya terhadap lingkungan regional dan lingkungan internasionalnya tersebut. Berbagai hubungan diplomasi yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan dunia luar telah dijalin oleh negara kita. Terjalinnya kerjasama itu adalah sebagai tuntutan terhadap pemenuhan akan kebutuhan negara kita. Baik kebutuhan financial untuk memperlancar proses pembangunan di berbagai sektor yang direncanakan pemerintah maupun kebutuhan apresiasi dari lingkungan inernasional yang tentunya bersifat non-financial, seperti penghargaan,nobel atau pun pengakuan sebagai negara sahabat bagi negara-negara lain.

1.1  Permasalahan

Dengan kehadiran era globalisasi di era millennium ketiga ini membuat transformasi segala sesuatu antar negara-negara di lingkungan internasional semakin mudah dilakukan. Hal ini juga tak terlepas dari munculnya teknologi-teknologi yang super canggih yang kebanyakan sebagai produksi negara-negara maju yang mendukung terlengkapinya sarana informasi komunikasi yang memudahkan proses transformasi tadi.

Globalisasi menjadikan dunia internasional seakan berubah menjadi lingkungan kecil yang tanpa batas. Hubungan antar negara semakin mudah dilakukan guna menunjang misi-misi yang diemban oleh kelompok negara penjalin kerjasama tersebut. Seyogianya globalisasi tak ubahnya terjalinnya kerjasama antar negara-negara Internasional yang sudah dulu tercipta yang melahirkan tatanan rejim internasional, yang keberadaan rejim internasional tersebut masih eksis hingga masa sekarang. Ada Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) yang mungkin menjadi rejim Internasional terbesar, lalu disusul dengan organisasi-organisasi lain yang sekaligus melahirkan tatanan rejim yang variatif seperti OPEC, APEC, OKI, ASEAN, G-8 dan lain sebagainya.

Meski organisasi internasional terbentuk dan melibatkan suatu negara didalamnya sebagai anggota, tidak serta-merta pula melahirkan pandangan bahwa hubungan diplomasi dengan negara lain tidak perlu. Justru, tiap negara berupaya menjalin kerjasama berbagai bidang dengan erat terhadap negara-negara lain yang punya kepentingan sama dengan negara tersebut. Dan globalisasi, menjadikan hal tersebut seakan mudah dilakukan.

Kekhawatiran terhadap globalisasi sesungguhnya terletak pada, efek kurang baik yang timbul akibat globalisasi terhadap suatu system yang telah lama di bentuk. Terutama tatanan system kehidupan politik suatu negara. Sebab mekanisme politik suatu negara dianggap sebagai cerminan pembangunan yang dilangsungkan suatu negara dan sifat politik tersebut amatlah sensitive bila mendapatkan intervensi atau pengaruh dari sesuatu baik itu campur tangan negara lain, rejim internasional atau pun efek globalisasi itu sendiri. Dan keadaan itu bisa terjadi terhadap negara kita. Dari hal diatas maka penulis mencoba menarik pokok permasalahan dalam penulisan paper ini yaitu Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kehidupan politik kita?, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat pengaruh globalisasi tersebut? 

BAB II

KERANGKA TEORI 

          Era globalisasi adalah era dimana proses transformasi informasi antara negara di dunia dilakukan untuk mewujudkan penyatuan negara-negara dunia dalam ruang lingkup yang tanpa batas. Era globalisasi juga menandai tak terbatasnya suatu negara atau lembaga internasional untuk melakukan semacam ekspansi ekonomi,social budaya, pendidikan, dan perdagangan terhadap suatu negara. Globalisasi juga berarti pemerintah dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam merumuskan respons kebijakan mereka.

Politik global merupakan percaturan perebutan kekuasaan, hegemoni dan pengaruh  di dunia global antara kekuatan-kekuatan besar di dunia. Percaturan tersebut kadang berupa proses politik yang melibatkan banyak negara, lembaga internasional dan kepentingan kelompok tertentu. Percaturan tersebut juga kadang terjadi dengan diwarnai pertempuran antar kekuatan militer yang menyimpan banyak kepentingan di belakangnya, seperti yang kita saksikan dalam pertempuran-pertempuran di Afghanistan dan Iraq. Seperti sebuah negara, dunia global telah mempunyai dinamika politiknya sendiri.

Marly Cardor (2001), pada masa perang dingin yang terjadi adalah perang antar negara-negara besar di dunia global. Negara, masih kata Marli, mempunyai wilayah territorial geografis yang mudah dikenali, sehingga perang yang terjadi sifatnya terbatas. Masa paska perang dingin yang ditandai dengan disintegrasinya Uni Soviet, lahir pola tatanan sistem internasional dengan munculnya sistem bipolar dengan lahirnya Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa, kini dunia mengenal corak dalam percaturan internasional yang dikenal dengan politik global.

Gabriel Almond melalui pendekatan structural-fungsionalnya mendefenisikan system politik sebagai kumpulan institusi dan lembaga yang berkecimpung dalam merumuskan dan melaksanakan tujuan bersama mayarakat ataupun kelompok didalamnya. Pemerintah atau negara merupakan bagian dari pembuat kebijakan dalam sistem politik.

Sedangkan sistem politik Indonesia merupakan cara memahami realpolitik (aktivitas politik pada suatu masa tertentu) Indonesia yang berbeda-beda sebagai bagian dari system politik dunia yang memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri.

Rejim adalah serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, Konstitusi) dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dll) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat.

Secara teoretis, istilah ini tidak mengandung implikasi apapun tentang pemerintahan tertentu yang dirujuknya, dan kebanyakan ilmuwan politik menggunakannya sebagai sebuah istilah yang netral. Namun istilah ini sering digunakan dalam budaya populer dengan pengertian negatif atau menghina, sebagai rujukan kepada pemerintah yang dianggap menindas, tidak demokratis atau tidak sah, sehingga dalam konteks ini, kata tersebut mengandung makna penolakan moral ataupun oposisi politik. Misalnya, kita barangkali tidak akan mendengar kata “sebuah rezim demokratis”.

Ilmuwan politik Fred Judson, mendefinisikan rezim sebagai “hubungan antara negara, masyarakat, pasar, dan sisipan global”.

Stephen Haggard dan Beth A. Simmons (1987) mengatakan bahwa rejim internasional muncul sebagai focus penting dari riset empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional. Kepentingan rejim timbul karena adanya ketidakpuasan dengan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan dan organisasi.

            Donald Puchala dan Raymond Hopkins beragurmen bahwa sebuah rejim ada didalam setiap wilayah isu penting dari hubungan internasional, dimana ada keteraturan perilaku, seperti prinsip-prinsip, norma-norma dan aturan untuk dipertanggung jawabkan.

BAB III

PEMBAHASAN

 Pengaruh dan Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Politik Indonesia

Globalisasi telah menciptakan berbagai masalah dan kepentingan yang sifatnya global, intrastate atau bahkan suprastate. Banyak masalah yang tidak lagi bisa diatasi sendiri oleh sebuah negara secara unilateral sehingga kerjasama internasional yang sifatnya multilateralisme menjadi pilihan suatu negara. Begitu banyak kepentingan-kepentingan yang tidak lagi bisa dipenuhi kecuali melalui peran kekuatan global atau melibatkan unsur suprastate. Terkadang justru kepentingan sebuah negara sendiri tidak akan bisa terpenuhi kecuali dengan mengkondisikan external sebagai support kepentingan domestik. Maka politik global tidak lain adalah pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para aktor yang menjalankannya.

Dalam percaturan politik global, dimana sebenarnya posisi bangsa Indonesia? Meskipun mungkin banyak juga hal-hal positif yang bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia dari dinamika percaturan politik global saat ini, namun rasanya lebih banyak lagi dampak-dampak negatif yang telah dirasakan oleh bangsa kita, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya. Bangsa kita lebih banyak menjadi korban percaturan politik global ataukah menjadi pemeran.

Rasanya sejauh ini bangsa kita lebih banyak menjadi korban dari pada menjadi pemeran dalam percaturan politik global. Suatu contoh, belitan hutang luar negeri yang tidak kunjung lepas, nilai tukar mata uang kita yang terus terpuruk, perusahaan-perusahaan asing yang menguasai ladang-ladang mineral kita, tenaga kerja kita yang dibeli secara murah di luar negeri, aset-aset penting kita juga tidak sedikit yang dikuasai oleh kekuatan asing dan bahkan kebutuhan dasar seperti beras di negeri kita yang subur itu juga telah tergantung pada pasar asing. Di lain pihak bangsa kita juga ternyata sama sekali tidak resistan/tangguh dengan kekuatan-kekuatan destruktif global seperti gerakan terorisme, separatisme, radikalisme dan bahkan jaringan obat terlarang global. Ini menunjukkan betapa nasionalisme bangsa kita sebenarnya telah banyak terkikis oleh internasionalisme.

Dalam percaturan politik global pengaruh negara-negara maju sangat kuat. Ini kerena mereka mempunyai kepentingan dalam dunia global yang sangat besar, baik itu ideologis seperti kepentingan dunia Barat untuk mengekspor demokrasi seperti yang dikatakan oleh Francis Fukuyama bahwa liberal demokrasi akan menjadi kulminasi percaturan ideologi dunia, ekonomis seperti kepentingan untuk mendapatkan sumber mineral dan bahkan pasar untuk menjual produk dan bahan baku. Kepentingan keamanan untuk menciptakan tatanan global  yang melindungi keamanannya dengan melakukan pengawasan senjata juga merupakan salah satu kepentingan Barat yang amat vital. Sebagaimana mengutip thesis clash of civilization-nya Samuel Huntington bahwa konflik yang akan datang pada akhirnya akan menjadi konflik antara the west vs the rest, yang ini menunjukkan kepentingan kultur new nation yang kerapkali dibanggakan oleh America Serikat sebagai kebanggaan budaya (cultural dignity) masyarakat Barat yang menjadi simbol peradaban dunia juga menjadi salah satu kepentingan yang mereka perjuangkan. Infrastruktur yang mereka miliki seperti  media komunikasi, transportasi dan modal yang besar semakin memperbesar peran mereka dalam percaturan politik global.

Hegemoni Barat dalam percaturan politik global yang sedemikian kuat ini, sehingga menjadikan mereka sebagai aktor utamanya telah menimbulkan persepsi kuat bahwa sebenarnya yang terjadi adalah munculnya kolonialisme dan imperialsme baru. Seperti halnya kebijakan-kebijakan luar negeri AS, khususnya pasca 11 September  sangat jelas terlihat bahwa ia ingin menjadikan sistem dunia yang mendukung dan menguntungkan bagi kepentingan negaranya. Isu nuklir dan senjata pemusnah massal ataupun terorisme telah menjadi argumentasi global untuk menekan sebuah negara, tak terkecuali negara kita.

Di lain pihak, negara Indonesia dan negara berkembang lainnya dibuat tergantung dengan sistem hutang internasional seperti IMF dan Bank Dunia, masyarakat berkembang dijadikan kecanduan dengan produk teknologi maju melalui konsumerisme yang disiarkan oleh media-media massa. Belum lagi perusahaan-perusahaan internasional milik negara-negara maju yang menguasai hampir semua lini utama perekonomian dunia. Bahkan dalam skope nasional saja, banyak perusahaan-perusahaan lokal dalam negara kita yang terpaksa gulung tikar karena kalah bersaing dengan perusahaan internasional yang bermodal besar dan menguasai teknologi  yang mutakhir. Di bidang eksplorasi dan penambangan sumber mineral baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya, terjadi monopoli oleh perusahaan-perusahaan asing sehingga terkesan bahwa hasil mineral kita dirampas oleh perusahan-perusahaan asing dan para penguasa setempat.

Di sektor sosial kebijakan organisasi internasional dan negara-negara maju juga tidak kalah penting. Gagasan-gagasan yang mendukung kemajuan dan reformasi sektor sosial dikembangkan sedemikian rupa oleh LSM-LSM yang didukung oleh negara-negara donor yang notabene dari negara maju seperti Amerika negara Eropa Barat. Kebanyakan gagasan-gagasan yang diusung adalah untuk mendukung terwujudnya nilai-nilai demokrasi seperti liberalisme,  internasionalisme, institutionalisme, global civil society, neo idealisme dan demokratisasi ke level grass root.

Fenomena percaturan politik global yang selama ini berlangsung telah menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan negara termasuk Indonesia yang eksistensinya merasa terancam. Hegemoni demokrasi yang dianggap perpanjangan dari kapitalisme dalam skope global telah membuat pengap kekuatan ideologis lain yang selama ini berlawanan dengan demokrasi, seperti komunisme dengan sosialismenya. Kekuatan lain seperti nasionalisme juga terancam akan terlindas oleh hegemoni demokrasi global ini. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran kuat dikalangan nasionalis negara kita bahwa ancaman baru neo-kolonialisme akan segera muncul menguasai, menindas dan menjajah mereka kembali. Kalangan agamawan semakin kuatir terhadap tergesernya norma-norma yang mereka perjuangkan selama ini di masyarakat akan lambat laun pudar digantikan norma-norma sekuler yang didakwahkan secara terus-menerus oleh sistem informasi global.

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut telah menyebabkan Indonesia dan negara-negara lain seolah bersatu membentuk pemusatan kekuatan baru yang juga bersifat global. Kekuatan ini ingin melakukan counter balance terhadap kekuatan global yang diciptakan oleh blok Barat. Kekuatan ini juga sadar bahwa tidak mungkin mengimbangi kekuatan global yang ada saat ini kecuali dengan kekuatan global juga. Kekuatan ini juga yakin bahwa kalau mereka tidak bertindak, maka mereka akan tertindas dan terjepit oleh kekuatan globalisme Barat. Sementara itu menghadapi Barat dengan konfrontatif adalah sia-sia karena kekuatan Barat yang sedemikian kuat. Namun di balik kanalisasi kekuatan baru ini, muncul pula pemusatan kekuatan lain yang bersifat destruktif, yang oleh media massa diistilahkan dengan terorisme, radikalisme, tradisionalisme dan fundamentalisme.

Salah satu dampak yang juga ditimbulkan globalisasi saat ini adalah campur tangan atau intervensi negara-negara pemilik modal kuat dan negara-negara superior seperti Amerika Serikat terhadap sistuasi politik dalam negeri kita. Bahkan, baru-baru ini kita melihat bagaimana turut campur tangan Amerika Serikat itu dalam kasus yang amat pelik bagi Indonesia terkait gerakan separatis di Papua.

Sampainya surat para senator Amerika Serikat kepada Pemerintah kita untuk meminta pembebasan John Key, oknum yang terkait dengan OPM (Gerakan Separatis Papua)  menandakan, bagaimana kuatnya interest pihak luar yang bukan sekedar ketertarikan tentunya bagi mereka mencampuri urusan dalam negeri negara kita. Dibalik, semuanya itu tentu negara kita harus waspada menyikapi dan mengambil sikap baik untuk pemecahannya.

Kita tidak mencurigai keterlibatan langsung negara-negara luar terhadap maraknya gerakan separatisme di belahan bumi nusantara, akan tetapi kita juga tentunya tidak menginginkan pihak-pihak luar negeri terlalu dalam mencampuri urusan negara kita sendiri. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,  politik itu bersifat sensitive. Apalagi bagi kita bangsa Indonesia, yang masih mencari pola politik yang tepat untuk menuju tercapainya kestabilan politik negara kita.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Globalisasi memang memunculkan kekhawatiran yang luas bahwa kedaulatan suatu negara (bangsa) digerogoti. Pemerintah kini harus mengakui dan bekerja di suatu lingkungan di mana sebagian besar penyelesaian masalah harus dirumuskan dengan memperhatikan dunia global. Kita sudah mengalami bahwa suatu kebijakan tidak lagi dapat diambil atas dasar pertimbangan dalam negeri saja.

Jawaban-jawaban pemerintah terhadap globalisasi atau upaya mencari solusi bersama terhadap dilema kebijakan global juga berdampak atas kedaulatan. Keikutsertaan dalam organisasi internasional atau keberpihakan pada perjanjian internasional juga membatasi pilihan kebijakan bagi pemerintah.

Lingkungan yang baru ini bahkan mengharuskan kita mengubah kebijakan atau praktik-praktik domestik dan luar negeri yang amat dijunjung tinggi suatu bangsa. Salah satunya ialah politik luar negeri yang “bebas dan aktif”. Apakah politik luar negeri Indonesia yang dijalankan sejak tahun 1948 itu masih dapat kita dijalankan dalam keadaan yang tidak sesuai lagi dengan latar belakang perumusan semula dan apakah pengertian “bebas” dalam politik luar negeri kita masih dapat dipertahankan dalam bentuk aslinya terhadap perubahan konfigurasi internasional yang sangat diintensifkan oleh momentum globalisasi saat ini.

4.1 Saran

Bisakah negara kita mentransformasikan diri dari korban menjadi pelaku dalam politik global? Jawabannya terletak pada kemampuan kita mentransformasi sistem politik, sistem ekonomi, serta yang terpenting sejauh mana bangsa kita ini bisa mengatasi potensi konflik etnis, agama, ras, dan masalah pemerataan  kekayaan diantara rakyat kita sendiri.

Untuk turut  menjadi aktor utama dalam arus globalisasi diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni, dan itu berarti dimulai dari pendidikan yang memadai untuk membentuk tenaga manusia yang berpotensi, yang pertama untuk pengembangan ekonomi negara karena diantara salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Yang dari sini bila itu dapat terwujud akan memperkecil ketergantungan negara pada badan-badan moneter internasional, dengan begitu kebijakan otonomi nasional akan terwujud, dan apa yang disebut kesejahteraan rakyat, melalui pemerataan distribusi penghasilan, juga stabilitas nasional akan dapat dikedepankan. Dengan demikian pendidikan adalah permulaan yang penting demi menuju kemajuan suatu negara dalam kesiapan menghadapi globalisasi tersebut.

 

    DAFTAR PUSTAKA

Rene L. Pattiradjawane.  Prioritas Politik Luar Negeri RI . November 2000.

Wibisono Christianto.Globalisasi, Nasionalisme, Khilafahisme. Global Nexus Institute. 2007.

Materi Perkuliahan Sistem Politik Indonesia. Rejim Internasional dan Pengaruh Lingkungan Internasional Terhadap Sistem Politik Indonesia. 2008.

http://www.suarapembaruan.com. Globalisasi dan Manajemen Politik Luar Negeri. September 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The History of Local Government

Pemerintahan daerah pada awalnya lahir dan berangkat dari beberapa konsep dan teori yang telah ada yaitu : dari teori kekuasaan, konsep pembentukan negara, dan konsep kedaulatan. Berdasarkan teori kekuasaan, yang dicetuskan oleh Montesquei (seorang Perancis) yang kemudian oleh Immanuel Kant disebut sebagai Trias Politica, bahwa pemisahan kekuasaan dalam suatu negara dipisahkan ke dalam 3 bagian besar yaitu : legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan John Locke (Inggris) mengatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara di pisahkan dalam 3 lembaga besar juga yaitu legislatif, eksekutif dan federatif. Pemisahan kekuasaan cara ini biasanya diterapkan pada lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain tidak ada intervensi. Berangkat dari filosofi Montesquei dan John Locke pada tahun 1959 Arthur Maas membagi kekuasaan pemerintah menjadi 2 bagian besar yaitu ; capital division of power (CDP) dan areal division of power (ADP). Capital Division of Power adalah pembagian terhadap kapasitas menyeluruh untuk memerintah diantara pejabat dan badan pejabat pemerintahan di ibukota dari masyarakat politik (pembagian kekuasaan dalam bidang). Dalam model ini dikenal pemisahan kekuasaan yang dibuat oleh Montesquei yang disebut dengan separation of power. Separation of power diberi arti sebagai suatu sistem pemisahan kekuasaan yang satu lembaga dengan lembaga lain tidak ada hubungan interpedensi. Artinya kekusaan legislatif dipegang oleh lembaga legislatif demikian juga pada eksekutif dan judikatif, mengurusi kewenangan yang menjadi kekuasaannya. Areal Division of Power merupakan pembagian kekuasaan menurut wilayah-wilayah lebih kecil di wiyah teritorial nasional. Pembagian kekuasaan ini didasarkan kepada fungsi atau aktivitas berdasarkan ketentuan konstitusi serta pendelegasian. Pelaksanaannya dilakukan melalui dua cara yaitu desentralisasi dan dekosentrasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan secara legal untuk melaksanakan fungsi tertentu atau fungsi yang tersisa kepada otoritas lokal yang secara formal diakui oleh konstitusi yang diwujudkan dengan pembagian kekuasaan bidang politik maupun administrasi menurut wilayah yang lebih kecil didalam suatu wilayah negara. Sedangkan dekosentrasi merupakan pendelegasian kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang berada diluar kantor pusat yang berwujud dalam bentuk pembagian wilayah kekuasaan administrasi menurut wilayah yang lebih kecil dalam suatu negara. Dari areal division of power inilah kemudian lahir konsep pemerintahan daerah. Teori pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah teritorial ini memiliki keunggulan dalam memahami hakekat desentralisasi dan dekonsentrasi. Keunggulannya adalah : teori ini selalu diasosiasikan dengan nilai-nilai dasar masyarakat sekaligus sebagai instrument untuk mengenali nilai-nilai dasar tersebut, teori ini memahami secara sistematis mengenai banyaknya metode untuk membagi kekuasaan pemerintahan secara per wilayah dan mendorong analisa komparatif, teori ini diterapkan secara bersama terhadap negara federal dan negara kesatuan serta tidak dimiliki oleh sistem analisis yang lain, teori ini memberikan dasar bagi pengembangan hubungan timbal balik antara pembagian kekuasaan per wilayah dan di pusat serta antara pemabagian kekuasaan non pemerintah. Dari penjelasan ini kemudian berkembang pemerintahan daerah sebagai manifestasi adanya pelimpahan wewenang disamping adanya pembagian fungsi atau aktivitas pemerintah. Konsep lain yang melatarbelakangi terwujudnya pemerintahan daerah adalah berasal dari konsep negara. Seperti diketahui syarat berdirinya sebuah negara meliputi : adanya pemerintahan, wilayah, penduduk dan kedaulatan. Dalam menjalankan pemerintahan maka pemerintahan daerah juga sebagai perpanjangan pendelegasian pemerintah suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya. Ada 3 bentuk negara di dunia ini yaitu : konfederasi, federal, dan unitarian. Pemerintahan di negara federal terdiri dari beberapa pemerintahan negara bagian, sedangkan di negara yang yang bentuknya Unitarian pemerintahan dibagi dua yaitu central government dan local government. Local government adalah yang lebih kita kenal dengan nama pemerintahan daerah. Konsep berikut yang turut menciptakan keberadaan pemerintah daerah adalah konsep mengenai kedaulatan. Berdasarkan kedaulatan yang dimiliki maka negara dibagi atas 3 bagian besar, yaitu : negara berdaulat, negara semi berdaulat dan negara tak berdaulat. Negara berdaulat adalah negara yang memiliki kedaulatan melakukan hubungan pemerintahannya ke dalam negara itu sendiri maupun hubungan pemerintahan ke luar (terhadap negara-negara lain), berhak membuat undang-undang dasar, mengatur organisasi sendiri dan mencetak uang. Negara semi berdaulat adalah suatu bentuk pemerintahan negara yang berhak membuat undang-undang, mengatur organisasi sendiri, namun tidak memiliki kewenangan untuk mencetak uang dan melakukan hubungan luar negeri. Negara semi berdaulat ini di negara federal dimanifestasikan dalam bentuk negara bagian. Yang terakhir adalah negara tak berdaulat yaitu bentuk pemeritahan yang dimanifestasikan dalam pemerintahan daerah (local government). Di negara kesatuan pemerintahan tak berdaulat berada dibawah pemerintahan pusat. Sedangkan di negara federal pemerintahan tak berdaulat terletak di bawah negara bagian (negara semi berdaulat). Pemerintahan daerah sebagai negara tak berdaulat berdasarkan teori dibagi lagi dalam 2 kategori besar yaitu pemerintahan daerah majemuk dan pemerintahan daerah tunggal. Pemerintahan daerah majemuk adalah pemerintahan daerah yang mengurusi lebih dari satu urusan di daerahnya. Pemerintahan daerah majemuk juga di bagi dua yaitu pemerintahan daerah majemuk dengan perwakilan (contohnya propinsi dan kabupaten) dan pemerintahan majemuk tanpa perwakilan (contohnya kotamadya dan kota administratif). Pemerintahan daerah tunggal adalah pemerintahan daerah yang hanya mengurusi satu urusan saja. Pemerintahan daerah tunggal juga dibagi dua yaitu : pemerintahan daerah tunggal dengan perwakilan (contohnya : Distrik Sanitary di Thailand, sejenis campuran banjar dengan subak di Bali) dan pemerintahan daerah tunggal tanpa perwakilan (contohnya daerah otoritas Jatiluhur). Seperti yang disebutkan tadi pemerintahan daerah lahir sebagai bentuk pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Pendelegasian wewenang ini sendiri sebagai bentuk azas penyelenggaraan negara. Azas penyelenggaraan negara sendiri dilakukan melalui berbagai cara yaitu : sentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantu dan desentralisasi. Dan perlu kita ingat bahwa tidak ada satu negara pun yang menyelenggarakan pemerintahan negara dengan hanya satu azas. Penyelenggaraan negara ini mencakup dimensi mengenai formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Sentralisasi identik bagaimana formulasi dan implementasi kebijakan dilakukan oleh central government. Desentralisasi yaitu formulasi dan implementasi kebijakan dilakukan oleh local government. Bila formulasi kebijakan dilakukan oleh aparatur pusat dan implementasinya dilakukan aparatur pusat yang berada di daerah ini merupakan ciri dekonsentrasi. Biasanya ini menyangkut kegiatan yang bersifat non fisik. Tugas pembantu adalah bagaimana formulasi kebijakan dilakukan oleh aparatur pemerintah pusat dan implementasinya dilakukan oleh aparatur daerah. Biasanya ini menyangkut kegiatan bersifat fisik. Sebagai salah satu bentuk proses penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi dilakukan oleh berbagai negara berdasarkan corak dan pelaksanaan yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Desentralisasi yang notabenenya merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (masyarakat) dalam hal pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri) dilaksanakan dalam bentuk otonomi. Otonomi sendiri berasal dari bahasa Inggris (autonomy) dan berasal juga dari bahasa Yunani (Autonomous). Auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum/peraturan. Oleh karena itu desentralisasi juga mengandung arti pembentukan daerah otonom dan atau penyerahan wewenang dalam bidang-bidang pemerintahan tertentu kepadanya (daerah otonom) oleh pemerintah pusat. Dalam memahami makna otonomi ada 2 hal besar yang perlu kita perhatikan agar tidak menimbulkan pandangan yang salah mengenai otonomi. Yang pertama adalah otonomi daerah merupakan proses pembentukan dari desentralisasi. Dan daerah otonom merupakan hasil dari proses otonomi daerah itu sendiri. Ia berbentuk badan hukum publik. Artinya ia bisa sebagai subyek hukum (daerah otonom bisa melakukan gugatan bila terjadi kesalahan pada proses pelimpahan wewenang). Daerah otonom juga menjadi obyek hukum, yakni ia bisa dituntut gugatan apabila melakukan kesalahan pada penyelenggaraan pengurusan rumah tangganya. Daerah otonom juga memiliki kekayaan yang terpisah. Indonesia sebagai salah satu negara yang berbentuk Unitarian atau kesatuan proses otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan di negara yang berbentuk federal otonomi/desentralisasi dilakukan oleh negara bagian. Hakekat otonomi pada dasarnya adalah : hak untuk mengurus rumah tangga sendiri, dalam batas wilayah sendiri, tidak boleh mencampuri urusan daerah lain dan tidak membawahi daerah lain (daerah otonomi kabupaten/kota tidak berada dibawah provinsi daerah otonomi akan tetapi daerah otonomi kabupaten/kota berada dibawah provisi sebagai wakil pemerintah pusat). Aspek tujuan otonomi daerah meliputi empat segi/aspek. Diantaranya adalah : segi politik yaitu menyangkut proses demokratisasi, segi manajemen pemerintah yaitu mengusahakan penyelenggaraan pemerintah yang berhasil guna dan berdaya guna, segi kemasyarakatan yaitu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan segi ekonomi pembangunan yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia perkembangan otonomi dapat ditinjau dari sudut pandang sejarah atau historis. Praktek desentralisasi dan dekonsentrasi sudah mulai sejak era pra kemerdekaan dan terus berkembang sampai saat ini. Praktek desentralisasi dan dekonsentrasi di atur melalui undang-undang pada setiap masa penyelenggaraannya. Pada masa sekarang perihal otonomi daerah di negara Indonesia dimuat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sendiri lahir sebagai hasil revisi dari Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu adalah : pertama mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan yang, kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip utamanya adalah : otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kemudian penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antara daerah, dan menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah. Arah politik UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk pemisahan lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif yang dalam pengisian pimpinan daerah dilakukan melalui pemilihan langsung. Ini mengarah pada penguatan kedaulatan yang berporos pada rakyat, selain dari usaha untuk mendeklarasikan pemerintahan sampai ke daerah-daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan pemerintah di tingkat lokal sebagai pihak yang melakukan pengambilan keputusan. Hal ini berimplikasi pada adanya tuntutan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang semakin meningkat. Hal ini karena Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan pelayanan yang di berikan. Seperti yang dikatakan pada lembaran sebelumnya salah satu yang melatar belakangi lahirnya Pemerintahan Daerah adalah azas desentralisasi. Pemerintahan daerah dibedakan menjadi 2 bagian bila didasarkan atas salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan tersebut yaitu local self government (daerah otonom) dan local state government (pemerintahan wilayah). Local state government memiliki ciri yaitu : urusan rumah tangga terinci, pegawai sendiri, kebijaksanaan sendiri, bersifat hubungan pengawasan, dan berhak mengjukan biaya sendiri. Sedangkan local state government memiliki ciri : urusan rumah tangga tak terinci, dilaksanakan pegawai pusat, kebijaksanaan berasal dari pusat, hubungannya sub-ordinat dengan pemerintah pusat dan biaya penyelenggaraan kegiatan berasal dari pusat. Pelimpahan wewenang (urusan) berkaitan erat dengan isi dan luas otonomi. Pelimpahan wewenang dalam otonomi daerah terdiri atas 2 bagian besar yaitu : penyerahan wewenang dengan rumusan umum (general competent) dan penyerahan wewenang dengan rumusan rincian (specification/ultravires). Rumusan umum memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan seluruh urusan sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundangan dan urusan tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintahan yang lebih atas. Di Indonesia, Pemerintah daerah berhak melaksanakan seluruh urusan kecuali : agama, pertahanan keamanan, keuangan, pengadilan dan hubungan luar negeri. Sedangkan rumusan rincian adalah pemberian kewenangan kepada daerah otonom tetapi sudah ditetapkan dan dirinci dahulu oleh pemerintah pusat. Di Indonesia pemerintah pusat memberikan hak pada pemerintahan daerah untuk melaksanakan hal-hal yang berupa (16 rincian) urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pembagian rumusan urusan pemerintahan daerah merupakan cakupan isi dan luas otonomi daerah. Dikenal 3 konsep penyelenggaraan rumah tangga dalam pemerintahan daerah. Yaitu : konsep rumah tangga formil. Konsep rumah tangga materil dan konsep rumah tangga riil. Konsep rumah tangga formil memiliki ciri : urusan rumah tangga daerah tidak di perinci secara nominatif, tidak ditetapkan satu per satu melainkan ditentukan dalam suatu rumusan umum, mengandung prinsip-prinsip saja, batasnya tidak ditentukan secara priori tergantung kepada keadaan, waktu dan tempat, dalam hal ini pemerintahan daerah lebih leluasa untuk mengambil prakarsa, alternatif, prioritas dalam mengambil keputusan bagi kepentingan daerahnya, sepanjang tidak atau belum diatur dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Konsep rumah tangga materil memuat bahwa ; terdapat pembagian urusan yang berbeda siafatnya diantara tingkat-tingkat pemerintahan, secara normatif urusan rumah tangga daerah di perinci satu per satu secara tegas dan ditentukan dalam undang-undang pembentukannya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sama dengan sifat dan proporsi yang berbeda, timbulnya kecenderungan terjadi sharing ratio dalam pembagian kewenangan yang membias ke atas (piramidal terbalik) serta sering terjadi duplikasi (overlapping) dan vakum kewenangan. Konsep rumah tangga riil sebenarnya lebih banyak mengandung gabungan urusan general competent (rumusan umum) dengan urusan yang dirinci (specification). Di Indonesia cara penyerahan kewenangan (urusan pemerintahan) tidak secara tegas dinyatakan menganut salah satu cara (general competent atau ultra vires), tetapi apabila dirunut berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, maka cara yang dianut merupakan penggabungan cara rumusan umum (general competent) maupun rincian (ultra vires) atau yang kita sebut dengan model rumah tangga riil tadi. Model ini mengisyaratkan : pembagian urusan didasarkan kepada keadaan faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dan kemampuan dan kekuatan daerah, pembagian urusan disesuaikan dengan keanekaragaman (heterogenitas) untuk menyesuaikan pelaksanaan otonomi dengan keadaan daerah masing-masing, pembagian ini memperhatikan keadaan khusus (local specific), mengandung fleksibilitas, tanpa mengurangi kepastian sehingga daerah bebas berprakarsa, dan memperhatikan pemerataan keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah. Dalam menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan melalui desentralisasi, dikenal 4 varian struktur dan elemen desentralisasi. Keempat varian struktur dan elemen desentralisasi itu adalah : comprehensive local government system, partnership local government system, dual system of local government dan integrated administrative government system. Comprehensive local government system memperlihatkan bahwa sebagian besar urusan pengelolaan daerah diberikan kepada pemerintah daerah (baik itu mengenai urusan pusat maupun urusan daerah). Model ini banyak dianut di negara India, Sudan, Pakistan dan Uni Arab Republik. Partnership local government system, ditandai bahwa beberapa fungsi tertentu pelayanan dilakukan oleh pemerintah daerah dan sebagian urusan pusat dilakukan oleh perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dual system of local government, memperlihatkan dimana pemerintah daerah melakukan fungsinya demikian juga pemerintah pusat melakukan fungsinya melalui perwakilannya di daerah. Fungsi akan sama, akan tetapi aspek berbeda. Dalam hal ini pemerintah daerah lebih berperan sebagai alat political decentralization dari pada sebagai alat pembangunan social-ekonomi. Integrated administrative local government system, ditandai bahwa pemerintah daerah dan unsur wilayah administrasi sama-sama melakukan tugas dalam satu wilayah (wakil pemerintah pusat yang berada di wilayah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat). Pemerintahan daerah tidak senantiasa berbicara mengenai pendelegasian urusan yang dilakukan dalam pelaksanaan desentralisasi maupun dekonsentrasi. Dalam pengembangan suatu wilayah, perlu dipersatukan beberapa unsur juga untuk memudahkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Keadaan ini pertama kali diterapkan oleh Jenderal Prancis yakni Napoleon Bonaparte. Bonaparte melakukannya untuk memperluas ekspansi wilayah yang dilakukannya di Eropa Barat pada abad kelima belas melalui kekuatan militer yang bersifat komando, sehingga melahirkan kesetiaan yang utuh terhadap instruksi yang dibuatnya. Teori ini kemudian dikenal dengan nama Integrated Perfectoral System. Teori Integrated Perfectoral System dapat dipahami dari asal kata bahasa Inggris “to integrated” yang berarti penyatuan. Penyatuan yang dimaksud dalam hal ini meliputi elemen wilayah, jabatan dan elemen intruksi/pertanggungjawaban. Elemen wilayah yang dipersatukan dalam teori ini adalah batas nasional wilayah, wilayah administrasi, dan daerah otonom. Elemen jabatan yang dintegrasikan meliputi kepala wilayah, kepala daerah, dan DPRD. Sedangkan elemen intruksi/pertanggungjawaban dipersatukan dan bermuara pada satu pemimpin yang tidak terputuskan yang dikenal dengan Unbroken chain of command (rantai jabatan komando yang tidak terputus). Integrated Perfectoral System dipandang dari azas dekonsentasi mempunyai ciri-ciri : dibaginya wilayah nasional dalam beberapa daerah administrasi seperti province dan prefecture, tiap daerah administarsi dipimpin oleh wakil pemerintah pusat, peran wakil pemerintah pusat meliputi : (general representative of central government,penegak hukum dan ketertiban, dan sub-ordinator seluruh aparatur pusat dan daerah), wakil pemerintah pusat diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan career appointee (untuk pegawai Departemen Dalam Negeri) dan political appointee (bagi militer), dalam menjalankan tugasnya wakil pemerintah pusat tidak tunduk pada kekuasaan militer dan pengadilan umum, wakil pemerintah pusat dibina oleh Departemen Dalam Negeri, dalam azas dekonsentrasi ini batas-batas daerah administrasi dipakai sebagai batas-batas wilayah layanan instansi pusat atau daerah. Ciri-ciri Integrated Perfectoral System dilihat dari azas desentralisasi adalah : daerah otonom berhimpit dengan daerah administrasi, jabatan kepala daerah, wakil pemerintah pusat, dan ketua DPRD diduduki orang yang sama, serta dominannya pihak eksekutif terhadap legislatif. Bila memakai azas dekonsentrasi dan azas desentralisasi maka Integrated Perfectoral System menganut hal-hal berikut yakni : batas wilayah administrasi berfungsi pula sebagai batas daerah otonom, wakil pemerintah pusat menjabat pula sebagai kepala daerah dan ketua DPRD (triple function), dan hubungan pemerintah pusat dengan pejabat instansi vertikal di daerah adalah hubungan sub-ordinatif. Pemerintahan daerah merupakan salah satu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang kita anut, dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat. Seyogianya dengan pemerintahan daerah maka tujuan pembangunan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia dapat kita wujudkan. Semoga melalui berbagai azas penyelenggaran pemerintahan yang kita laksanakan bukan membuat stereotype yang berlebihan antar daerah yang bisa menimbulkan gerakan separatisme, namun semakin menumbuhkan kesadaran antar daerah untuk saling berlomba-lomba membangun dan memajukan daerahnya yang secara tidak langsung mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai sektor.

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

            Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca pada berbagai media massa. Dilain pihak masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itulah perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.
1.2 Permasalahan

            Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan penugasan ini adalah, bagaimanakah upaya atau strategi pemerintah dan aparaturnya dalam meningkatkan pelayanan publik yang diarahkan kepada masyarakat?

BAB II

PEMBAHASAN

 

            Sebagaimana yang telah diutarakan pada lembaran sebelumnya, pelayanan public merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan seperti yang kita ketahui bahwa salah satu esensi dari kepemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan kepada masyarakat.

Namun dalam menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas yang melahirkan kepuasan kepada para masyarakat yang menerimanya, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Masih banyak hal yang menjadi kendala dan factor lain yang mengkibatkan pelayanan public yang diselenggarakan pemerintah dirasakan masih kurang dan cenderung tidak melaksanakan dengan sepenuh hati. Masih banyak kita temui keluhan-keluhan dari masyarakat dan media massa yang menilai bahwa kualitas pelayanan public yang diselenggarakan pemerintah belumlah maskimal.

Tentunya keadaan seperti diatas haruslah dibenahi dan diperbaiki untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi negara yang semakin baik. Apalagi fenomena yang telah berlangsung di Negara kita saat ini, dengan bergulirnya era otonomi daerah seharusnya dengan terciptanya desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin mempercepat proses pelayanan public kepada masyarakat.

Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya dalam peningkatan pelayanan public itu. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia sepenuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Adapun strategi peningkatan pelayanan publik itu meliputi :

  1. 1.      Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah.

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya manusia aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia aparatur dan keprofesionalan pegawai ini juga mengakibatkan sering terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Sebagian besar masyarakat ada yang menerima pelayanan itu dengan maksimal akan tetapi sebagian lagi hanya mendapatkan pelayanan yang sekedarnya.

Karena itulah peningkatan sumber daya manusia dan profesionalitas pegawai menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Kondisi birokrat yang memiliki kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan publik berkualitas.

Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan public melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai adalah masalah attitude atau perilaku. Diperlukan sikap dan mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian layanan. Sikap baik ini tentunya bukanlah seperti yang terjadi selama ini, dimana masyarakat dibuat susah dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai yang melayani. Hal ini perlu diperhatikan sebab, seprofesional apapun aparatur penyelenggara pelayanan public, bila memiliki sikap yang bobrok, hanya akan menimbulkan ketidakpuasan lain kepada masyarakat.

 

  1. 2.      Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.

Langkah selanjutnya sebagai salah satu strategi peningkatan pelayanan publik adalah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sala satu tujuan dari pembuatan kebijakan itu juga untuk mengubah image dan citra pelayanan public selama ini yang cenderung berbelit-belit, boros dan memakan waktu yang lama. Sehingga pada akhirnya nanti, masyarakat akan semakin lebih terpuaskan dengan setiap layanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sala satu bentuk kebijakan itu adalah dengan menerbitkan atau membuat standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan sebuah kebijakan public yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal. Kebijakan ini juga dibuat seiring dengan diselenggarakannya proses desentralisasi kekuasaan di Negara kita, sehingga dengan mekanisme tersebut masyarakat di tiap daerah mampu mendapatkan pelayanan yang optimal dari pemerintah.

Disamping untuk mempercepat proses pelakasanaan pelayanan public bagi masyarakat, kebijakan pemerintah dengan menerbitkan standar pelayanan minimal juga bertujuan untuk memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Sehingga dengan kebijakan itu, akan menghindarkan perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

 

  1. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

Selain memperhatikan kedua aspek diatas, salah satu sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan public tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan teknologi itu untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan public. Peningkatan fasilitas ini tentunya mencakup fasilitas fisik dan non fisik.

Ketersediaan prasarana ini disadari atau tidak akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan untuk mewujudkannya maka haruslah diperlukan alokasi dana untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan begitu maka segala kendala yang menghalangi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat akan dapat teratasi.

 

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Kesimpulan

            Penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan public kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif, efeisien dan akuntabel kepada masyarakat sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik.

3.2    Saran

Sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat pelayanan publik haruslah diselenggarakan seoptimal mungkin oleh pemerintah, bahkan sudah selayaknya pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik itu sebagai salah satu tuntutan untuk menciptakan konsep good governance. Peningkatan itu tentunya diharapkan juga mampu memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang menciptakan produk-produk pelayanan publik lain.

Peningkatan pelayanan itu juga tentunya harus dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki berbagai kesalahan-kesalahan yang sering ditemui dan memberikan solusi terhadap pemecahannya.

DAFTAR PUSTAKA

 

Charles O. Jones. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Rajawali Pers. Jakarta.

Tjokromidjojo, Bintoro. 2000. Good Governance. LAN. Jakarta

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. PT Buku Kita. Jakarta

UU. No 25/2009 tentang Pelayanan Publik

UU. No 65/2005 tentang Standar Pelayanan Min

“ Kebijakan Desentralisasi, Secuil Harapan Publik”

“ Kebijakan Desentralisasi, Secuil Harapan Publik”

            Kebijakan desentralisasi di Indonesia belum sesuai harapan publik, interpretasi dan implementasi kebijakan desentralisasi mulai dikhawatirkan sebagian masyarakat sebab, kebijakan desentralisasi yang pada awalnya akan menoreh optimisme dan harapan besar akan terciptanya jawaban atas kerumitan persoalan pasca runtuhnya rezim “develapmentalisme” Orde Baru. Adapun hal itu meliputi perwujudan tatanan sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis, mempercepat terjadinya kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat serta meningkatkan kapasitas publik. Namun dalam kenyataannya sungguh berbeda.

Otonomi daerah dicap melahirkan oligarki lokal dan elitisme, otonomi daerah juga dianggap belum bisa membangun akuntabilitas keterwakilan dan mandatnya, baik dalam hubungan pusat daerah maupun pengelolaan daerah. Otonomi daerah memang melahirkan perubahan konteks, tapi ada kesinambungan perilaku. Ada perubahan prosedural, tapi terjadi kesinambungan substansi. Ada perubahan rezim, tapi terjadi pula kesinambungan elite. Hingga yang terakhir otonomi daerah dianggap tidak mampu merubah kondisi kehidupan rakyat sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Kesemua hal diatas ditimbulkan oleh faktor-faktor berikut yakni, pertama perilaku para elite penyelenggara pemerintahan daerah tetap memakai paradigm lama, yakni paradigma Orde Baru. Kedua, adanya kesenjangan besar antara perubahan pada tataran konseptual dengan perubahan pada tingkat pemahaman dan perilaku penyelenggara pemerintahan daerah. Dan ketiga, terjadi perselingkuhan antara elite penguasa dan elite masyarakat.

Melihat keadaan ini, amat wajar bila masyarakat menggugat dan berkehendak agar mimpi otonomi daerah dan desentralisasi ditinjau kembali, dengan argumen, pertama, keharusan untuk merekonstruksi pemahaman desentralisasi dan otonomi daerah, bahwa pemekaran wilayah selama ini hanya didasarkan pada muatan politik bukan pada pemenuhan akan hak-hak kesejahteraan rakyat. Kedua, perlunya merehabilitasi mental penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pelayan publik, bukan penguasa serta raja-raja kecil.

Kekurangan perwujudan otonomi daerah juga didukung oleh kapasitas pemerintah daerah yang masih rendah, yang dapat dilihat, 1) masih terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik jumlah maupun yang professional, 2) masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan keterbatasan mengelolanya, 3) belum tersusunnya kelembagaan yang efektif, 4) belum terbangunnya sistem dan regulasi tentang aparatur pemerintah daerah yang jelas dan tegas, 5) terbatasnya partisipasi ruang publik dalam pelaksanaan pembangunan secara lebih kritis dan rasional.

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No 22 Tahun 1999 dianggap juga memperluas rentang kendali dan mempersulit koordinasi pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam melaksanakan kerjasama antar daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Data yang ada juga menunjukkan sekurangnya ada empat pilar otonomi daerah yang dilanda arus balik, yaitu pertama, pilar politik electoral, yang ditandai munculnya wacana untuk mengganti sistem pilkada langsung dengan kembali memakai teknis tak langsung, kedua, pilar pelayanan publik ditandai dengan inkonsistensi kerangka kebijakan pusat bagi reformasi birokrasi lokal, ketiga, pilar keuangan daerah yang ditandai diskrepansi antara desntralisasi fiskal yang semakin kuat dengan administrasi perencanaan dan pengelolaannya yang kurang efektif dan yang keempat adalah ditandai dengan kaburnya sistematika kerja dalam beberapa agenda kunci.

           

ANALISIS

 

             Konsep pemerintahan daerah lahir sebagai bentuk pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Pendelegasian wewenang ini sendiri sebagai bentuk azas penyelenggaraan negara. Salah satu azas penyelenggaraan negara itu dilakukan melalui desentralisasi.

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (masyarakat) dalam hal pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri) dilaksanakan dalam bentuk otonomi. Otonomi sendiri berasal dari bahasa Inggris (autonomy) dan berasal juga dari bahasa Yunani (Autonomous). Auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum/peraturan. Oleh karena itu desentralisasi juga mengandung arti pembentukan daerah otonom dan atau penyerahan wewenang dalam bidang-bidang pemerintahan tertentu kepada daerah otonom oleh pemerintah pusat.

Hakekat otonomi pada dasarnya adalah : hak untuk mengurus rumah tangga sendiri, dalam batas wilayah sendiri, tidak boleh mencampuri urusan daerah lain dan tidak membawahi daerah lain (daerah otonomi kabupaten/kota tidak berada dibawah provinsi daerah otonomi akan tetapi daerah otonomi kabupaten/kota berada dibawah provisi sebagai wakil pemerintah pusat).

 Aspek tujuan otonomi daerah meliputi empat segi/aspek. Diantaranya adalah : segi politik yaitu menyangkut proses demokratisasi, segi manajemen pemerintah yaitu mengusahakan penyelenggaraan pemerintah yang berhasil guna dan berdaya guna, segi kemasyarakatan yaitu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan segi ekonomi pembangunan yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang disampaikan dalam beberapa artikel adalah hal yang wajar timbul sebagai akibat dari suatu proses mekanisme menuju terciptanya penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai negara yang berbentuk Unitarian (kesatuan), Indonesia selalu berupaya mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat dari cita-cita bangsa yang tertuang dalam konstitusi negara kita yaitu UUD 1945. Tujuan dari desentralisasi melalui otonomi daerah pun diarahkan sebagai pendukung tercapainya cita-cita bangsa kita. Hanya saja dalam praktek menjalankan kebijakan yang ditempuh, pemerintah baik pusat maupun daerah, legislatif maupun eksekutif terkadang menghadapi tantangan yang mengganggu pencapaian tujuan negara kita. Sehingga menimbulkan persepsi yang negatif dari pemerhati pembangunan, elit politik, masyarakat dan media-media massa lain.

Masalah desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini merupakan kebijakan yang menjadi dasar bagi kita untuk menganalisa tulisan artikel diatas disamping UU dan peraturan perundangan lain yang memuat substansi yang berkaitan dengan masalah pemerintahan daerah.

Dalam memahami Pemerintahan Daerah setidaknya ada enam hal pokok yang perlu diperhatikan. Keenam hal pokok tersebut adalah : kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pelayanan dan perwakilan. Keenam hal pokok ini merupakan manifestasi operasional UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hanya saja perlu disayangkan, pelaksanaan keenam hal pokok itu belum secara utuh, karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur masing-masing hal. Dan bukan tak mungkin faktor penyebab kurang optimalnya pelaksanaan pemerintahan daerah seperti yang disebutkan dalam artikel bersumber dari ketidakutuhan keenam hal pokok tadi.

 

Kewenangan

Masalah kewenangan merupakan salah satu yang dibicarakan dalam artikel diatas. Masalah kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimuat dalam UU No 32 Tahun 2004 (kebijakan operasionalnya PP 38 Tahun 2007) Bila dirunut berdasarkan UU ini pemberian kewenangan dilakukan lewat penggabungan cara rumusan umum (general competent) maupun rincian (ultravires) atau sering disebut dengan model rumah tangga riil. Secara nyata lewat UU ini disebutkan bahwa, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan agama, pertahanan-keamanan, keuangan, pengadilan (yustisi) dan hubungan luar negeri adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya berhak menyelenggarakan 16 urusan rincian dan 8 urusan pilihan yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 ini. Jadi secara tegas sebenarnya sudah ada pedoman dasar dan pedoman teknis mengenai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, bila ini dilaksanakan dengan baik, mungkin urusan yang tumpang tindih tak akan ditemui lagi seperti yang disebutkan dalam artikel diatas.

 

Kelembagaan

Selanjutnya adalah tentang kelembagaan pemerintahan daerah. Pembentukan kelembagaan di pemerintahan daerah mengacu pada PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam PP ini dicantumkan bahwa organisasi perangkat daerah dimanifestasikan lewat pembentukan badan, bagian dan kantor. Jumlah dari Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk dengan memperhitungkan pertimbangan nilai yang mencakup tiga aspek yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

Berlakunya Peraturan Pemerintah ini secara tidak langsung bertujuan untuk merampingkan struktur organisasi pemerintah yang telah tercitra selama ini dengan semboyan kaya struktur, miskin fungsi. Sehingga dengan implementasi kebijakan ini, diharapkan tiap pemerintahan daerah lebih baik membentuk organisasi-organisasi yang memang diperlukan dan memiliki peran penting bagi daerahnya untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, sekaligus mengefisiensikan sumber dana yang bisa diarahkan untuk peningkatan hak-hak kesejahteraan masyarakat. Tak kan tercermin lagi fenomena seperti yang diutarakan dalam artikel diatas bila pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh.

 

Kepegawaian

Masalah pokok berikut yang disampaikan dalam artikel diatas adalah mengenai mental para birokrasi yang menyelenggarakan pelayanan publik didaerah. Masalah ini dilihat dari “kacamata” kepegawaian sebagai salah satu hal pokok dalam memahami pemerintahan daerah.

Di negara kita sistem kepegawaian menganut integrated system. Integrated system adalah suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Sistem ini ummnya dilaksanakan di negara-negara berkembang, karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai.

Mekanisme sistem kepegawaian di negara kita diatur dalam UU No 43 Tahun 1999 sebagai perubahan atas UU No 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Hal itu juga juga dimuat dalam UU No 32/2004 pasal 129 yang menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS daerah secara nasional, yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan, pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, pengendalian jumlah.

Pegawai yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah sering disebut dengan birokrasi lokal. Konsep desentralisasi memang menghadirkan beberapa permasalahan mengenai pegawai. Seperti yang disebutkan dalam artikel diatas. Mental pegawai, mutu sumber daya manusia yang kurang menjadi penghambat proses administrasi di daerah sekaligus penghambat pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi keadaan seperti itu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, serta perencanaan yang baik dalam perekrutan PNS yang sesuai dengan kebutuhan untuk ditempatkan dengan tepat pada sektor-sektor yang paling di prioritaskan dalam membangun daerah itu.

 

Keuangan

Hal berikut yang menjadi sorotan dalam artikel diatas adalah masalah keuangan. Tentang keuangan pemerintahan daerah diatur dalam UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Konsepsi menurut undang-undang ini adalah penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah baik menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut. Model penganggaran ini juga mengatur pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana secara proporsional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonominya secara kreatif dan bertanggung jawab. Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan tertampung dalam APBD terwujud, maka tentunya diperlukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang di gunakan. Pengawasan ini dapat berasal dari intern pemerintah daerah dan ekstern pemerintah daerah. Tentunya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap anggaran pemerintah daerah ini harus dilaksanakan secara baik. Agar penyimpangan yang seharusnya terjadi dapat diperbaiki dan dibenahi, bukan malah terus berlanjut sehingga membuat tujuan dari otonomi daerah hanya angan-angan belaka, karena alokasi dana yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah itu, berubah arah ke kantong-kantong para oknum-oknum yang nakal dan memanfaatkan kesempatan yang terbuka untuk melakukan penyimpangan.

 

Pelayanan

Salah satu tujuan dari desentralisasi lewat otonomi daerah adalah untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam pemerintah daerah, pelayanan daerah dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka miliki.

Dua hal yang penting diperhatikan dalam pelayanan di pemerintahan daerah adalah bagaimana pemerintahan daerah mampu menyediakan barang-barang publik (public goods) dan layanan publik (public services) kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Public goods merupakan bukti bahwa pemerintahan daerah mampu memberikannya kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan ketersediaan barang-barang publik itu. Sedangkan public services memandang bagaimana terpenuhinya secara waktu dan cakupan pelayanan di berikan kepada masyarakat.

Dalam artikel diatas, pelayanan publik yang di berikan pemerintah daerah kepada masyarakatnya, secara umum masih rendah. Artinya masyarakat bahkan tidak menikmati sama sekali hasil dari otonomi daerah, apabila penyelenggaraan pelayanan publik itu masih menganut paradigma lama.

Standar pelayanan merupakan salah satu cara yang dipakai dalam mengukur tingkat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam peraturan pemerintah, standar pelayanan itu disebut dengan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal memiliki kedudukan yang spesifik mengingat konsekuensi hukum yang disandangnya karena bersifat mengikat seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Di Indonesia peraturan terakhir yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk membuat standar pelayanan minimal adalah PP No 65 tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, telah diterbitkan pula sebenarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai operasional dari Inpres No 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelayanan Investasi. Dengan Peraturan Menteri ini, diharapkan pemerintah daerah mampu menerapkannya sehingga lebih memantapkan dan memberikan kepuasan pelayanan kepada publik yang dilayani.

Dan hal yang terpenting sebenarnya adalah niat serta dukungan sumber daya manusia maupun teknologi dalam melaksanakan pelayanan di pemerintah daerah. Apa pun model pelayanannya baik tersebar atau terpadu, semuanya bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga cita-cita dan tujuan otonomi daerah tidak akan menjadi hanya sebatas mimpi kepada masyarakat.

 

 

Perwakilan

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak: (a) interpelasi,  (b) angket, dan (c) menyatakan pendapat.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Selain DPRD, ada juga pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kesemuanya sebenarnya merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Memang masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan sangat sulit bila memisahkannya dari kepentingan politik para penguasa. Akan tetapi, kita tentu nya harus bertekad untuk menciptakan tatanan pemerintah daerah yang betul-betul bersih, jujur dan baik. Semuanya tentunya harus saling berkoordinasi, dan perlu mengingat kembali, bahwa masyarakat adalah objek yang menjadi sasaran dari pemerintahan yang dijalankan guna meningkat kesejahteraan mereka, bukan memperkaya dan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan.

 

PENUTUP

  1. A.  Kesimpulan

Desentralisasi melalui proses otonomi daerah merupakan salah satu model penyelenggaraan pemerintahan negara. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya merupakan fenomena administratif dan politik saja tetapi juga merupakan fenomena kemasyarakatan. Atau dengan kata lain bahwa persoalan pemerintah daerah tidak hanya mencakup masalah penyerahan urusan dari pemerintah pusat saja, tetapi juga mempersoalkan hak dan kewajiban masyarakat di daerah dalam mengembangkan dirinya menjadi masyarakat yang mandiri melalui penyerahan wewenang tersebut.

Dalam menahami dan mempelajari bahasan tentang pemerintahan daerah maka terdapat enam sudut pandang yang penting kita perhatikan yaitu : kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pelayanan dan perwakilan. Kesemuanya tentunya dilaksanakan dan diimplementasikan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

  1. B.  Saran

Kita menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang baik, berkesinambungan dan terarah. Berbagai masalah dan problema lain masih sering dijumpai dalam praktek pemerintahan daerah. Akan tetapi semua itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, atau masyarakat saja. Semua elemen tentunya harus saling bekerjasama, berinteraksi, dan berkoordinasi untuk saling bahu-membahu menciptakan tatanan pemerintahan daerah yang stabil dan bagus.

Semoga pemerintahan daerah yang notabenenya bertujuan mempercepat tujuan pembangunan nasional negara kita dapat terlaksana dengan baik, sehingga semakin mengukuhkan bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang kuat.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.