PENGARUH DAN DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN SISTEM POLITIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harus kita akui bahwa perjalanan kehidupan politik di negara kita dari masa ke masa mengalami perubahan sampai terdengungnya euphoria globalisasi saat ini. Ini sesuai dengan hakikat politik yang selalu dinamis. Mekanisme berjalannya politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, membuat kita memiliki landasan untuk melakukan hubungan kerjasama di berbagai bidang dengan lingkungan internasional untuk memperlancar pertumbuhan pembangunan di negara kita. Akan tetapi, harus kita sadari pula bahwa mekanisme politik luar negeri kita sedikit banyak mempengaruhi kehidupan politik yang merembes terhadap sector-sektor lain di negara kita sendiri (dalam negeri).

Era momentum globalisasi yang mau tak mau memaksa terjadinya hubungan kerjasama antar negara tentunya tidak serta merta memberikan efek positif bagi Indonesia. Harus kita sadari bahwa kehadiran momentum globalisasi sedikit banyak tentunya berpengaruh terhadap mekanisme politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Dan yang terpenting pula adalah, bagaimana kondisi tatanan demokrasi politik local kita tidak terkontaminasi oleh kenegatifan yang ditimbulkan oleh implementasi proses kerjasama negara maupun pemerintah kita dengan negara-negara maju, organisasi internasional serta perusahaan-perusahaan swasta dari negara luar. Sebab, kita takutkan terkontaminasinya tatanan politik pemerintahan maupun negara kita akan membawa dampak yang berpengaruh kurang baik terhadap sektor-sektor yang jadi skala prioritas pembangunan nasional negara kita.

Jauh sebelum euphoria globalisasi melanda berbagai kawasan regional pada khususnya dan internasional pada umumnya, Indonesia telah berusaha menunjukkan eksistensinya terhadap lingkungan regional dan lingkungan internasionalnya tersebut. Berbagai hubungan diplomasi yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan dunia luar telah dijalin oleh negara kita. Terjalinnya kerjasama itu adalah sebagai tuntutan terhadap pemenuhan akan kebutuhan negara kita. Baik kebutuhan financial untuk memperlancar proses pembangunan di berbagai sektor yang direncanakan pemerintah maupun kebutuhan apresiasi dari lingkungan inernasional yang tentunya bersifat non-financial, seperti penghargaan,nobel atau pun pengakuan sebagai negara sahabat bagi negara-negara lain.

1.1  Permasalahan

Dengan kehadiran era globalisasi di era millennium ketiga ini membuat transformasi segala sesuatu antar negara-negara di lingkungan internasional semakin mudah dilakukan. Hal ini juga tak terlepas dari munculnya teknologi-teknologi yang super canggih yang kebanyakan sebagai produksi negara-negara maju yang mendukung terlengkapinya sarana informasi komunikasi yang memudahkan proses transformasi tadi.

Globalisasi menjadikan dunia internasional seakan berubah menjadi lingkungan kecil yang tanpa batas. Hubungan antar negara semakin mudah dilakukan guna menunjang misi-misi yang diemban oleh kelompok negara penjalin kerjasama tersebut. Seyogianya globalisasi tak ubahnya terjalinnya kerjasama antar negara-negara Internasional yang sudah dulu tercipta yang melahirkan tatanan rejim internasional, yang keberadaan rejim internasional tersebut masih eksis hingga masa sekarang. Ada Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) yang mungkin menjadi rejim Internasional terbesar, lalu disusul dengan organisasi-organisasi lain yang sekaligus melahirkan tatanan rejim yang variatif seperti OPEC, APEC, OKI, ASEAN, G-8 dan lain sebagainya.

Meski organisasi internasional terbentuk dan melibatkan suatu negara didalamnya sebagai anggota, tidak serta-merta pula melahirkan pandangan bahwa hubungan diplomasi dengan negara lain tidak perlu. Justru, tiap negara berupaya menjalin kerjasama berbagai bidang dengan erat terhadap negara-negara lain yang punya kepentingan sama dengan negara tersebut. Dan globalisasi, menjadikan hal tersebut seakan mudah dilakukan.

Kekhawatiran terhadap globalisasi sesungguhnya terletak pada, efek kurang baik yang timbul akibat globalisasi terhadap suatu system yang telah lama di bentuk. Terutama tatanan system kehidupan politik suatu negara. Sebab mekanisme politik suatu negara dianggap sebagai cerminan pembangunan yang dilangsungkan suatu negara dan sifat politik tersebut amatlah sensitive bila mendapatkan intervensi atau pengaruh dari sesuatu baik itu campur tangan negara lain, rejim internasional atau pun efek globalisasi itu sendiri. Dan keadaan itu bisa terjadi terhadap negara kita. Dari hal diatas maka penulis mencoba menarik pokok permasalahan dalam penulisan paper ini yaitu Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kehidupan politik kita?, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat pengaruh globalisasi tersebut? 

BAB II

KERANGKA TEORI 

          Era globalisasi adalah era dimana proses transformasi informasi antara negara di dunia dilakukan untuk mewujudkan penyatuan negara-negara dunia dalam ruang lingkup yang tanpa batas. Era globalisasi juga menandai tak terbatasnya suatu negara atau lembaga internasional untuk melakukan semacam ekspansi ekonomi,social budaya, pendidikan, dan perdagangan terhadap suatu negara. Globalisasi juga berarti pemerintah dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam merumuskan respons kebijakan mereka.

Politik global merupakan percaturan perebutan kekuasaan, hegemoni dan pengaruh  di dunia global antara kekuatan-kekuatan besar di dunia. Percaturan tersebut kadang berupa proses politik yang melibatkan banyak negara, lembaga internasional dan kepentingan kelompok tertentu. Percaturan tersebut juga kadang terjadi dengan diwarnai pertempuran antar kekuatan militer yang menyimpan banyak kepentingan di belakangnya, seperti yang kita saksikan dalam pertempuran-pertempuran di Afghanistan dan Iraq. Seperti sebuah negara, dunia global telah mempunyai dinamika politiknya sendiri.

Marly Cardor (2001), pada masa perang dingin yang terjadi adalah perang antar negara-negara besar di dunia global. Negara, masih kata Marli, mempunyai wilayah territorial geografis yang mudah dikenali, sehingga perang yang terjadi sifatnya terbatas. Masa paska perang dingin yang ditandai dengan disintegrasinya Uni Soviet, lahir pola tatanan sistem internasional dengan munculnya sistem bipolar dengan lahirnya Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa, kini dunia mengenal corak dalam percaturan internasional yang dikenal dengan politik global.

Gabriel Almond melalui pendekatan structural-fungsionalnya mendefenisikan system politik sebagai kumpulan institusi dan lembaga yang berkecimpung dalam merumuskan dan melaksanakan tujuan bersama mayarakat ataupun kelompok didalamnya. Pemerintah atau negara merupakan bagian dari pembuat kebijakan dalam sistem politik.

Sedangkan sistem politik Indonesia merupakan cara memahami realpolitik (aktivitas politik pada suatu masa tertentu) Indonesia yang berbeda-beda sebagai bagian dari system politik dunia yang memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri.

Rejim adalah serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, Konstitusi) dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dll) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat.

Secara teoretis, istilah ini tidak mengandung implikasi apapun tentang pemerintahan tertentu yang dirujuknya, dan kebanyakan ilmuwan politik menggunakannya sebagai sebuah istilah yang netral. Namun istilah ini sering digunakan dalam budaya populer dengan pengertian negatif atau menghina, sebagai rujukan kepada pemerintah yang dianggap menindas, tidak demokratis atau tidak sah, sehingga dalam konteks ini, kata tersebut mengandung makna penolakan moral ataupun oposisi politik. Misalnya, kita barangkali tidak akan mendengar kata “sebuah rezim demokratis”.

Ilmuwan politik Fred Judson, mendefinisikan rezim sebagai “hubungan antara negara, masyarakat, pasar, dan sisipan global”.

Stephen Haggard dan Beth A. Simmons (1987) mengatakan bahwa rejim internasional muncul sebagai focus penting dari riset empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional. Kepentingan rejim timbul karena adanya ketidakpuasan dengan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan dan organisasi.

            Donald Puchala dan Raymond Hopkins beragurmen bahwa sebuah rejim ada didalam setiap wilayah isu penting dari hubungan internasional, dimana ada keteraturan perilaku, seperti prinsip-prinsip, norma-norma dan aturan untuk dipertanggung jawabkan.

BAB III

PEMBAHASAN

 Pengaruh dan Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Politik Indonesia

Globalisasi telah menciptakan berbagai masalah dan kepentingan yang sifatnya global, intrastate atau bahkan suprastate. Banyak masalah yang tidak lagi bisa diatasi sendiri oleh sebuah negara secara unilateral sehingga kerjasama internasional yang sifatnya multilateralisme menjadi pilihan suatu negara. Begitu banyak kepentingan-kepentingan yang tidak lagi bisa dipenuhi kecuali melalui peran kekuatan global atau melibatkan unsur suprastate. Terkadang justru kepentingan sebuah negara sendiri tidak akan bisa terpenuhi kecuali dengan mengkondisikan external sebagai support kepentingan domestik. Maka politik global tidak lain adalah pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para aktor yang menjalankannya.

Dalam percaturan politik global, dimana sebenarnya posisi bangsa Indonesia? Meskipun mungkin banyak juga hal-hal positif yang bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia dari dinamika percaturan politik global saat ini, namun rasanya lebih banyak lagi dampak-dampak negatif yang telah dirasakan oleh bangsa kita, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya. Bangsa kita lebih banyak menjadi korban percaturan politik global ataukah menjadi pemeran.

Rasanya sejauh ini bangsa kita lebih banyak menjadi korban dari pada menjadi pemeran dalam percaturan politik global. Suatu contoh, belitan hutang luar negeri yang tidak kunjung lepas, nilai tukar mata uang kita yang terus terpuruk, perusahaan-perusahaan asing yang menguasai ladang-ladang mineral kita, tenaga kerja kita yang dibeli secara murah di luar negeri, aset-aset penting kita juga tidak sedikit yang dikuasai oleh kekuatan asing dan bahkan kebutuhan dasar seperti beras di negeri kita yang subur itu juga telah tergantung pada pasar asing. Di lain pihak bangsa kita juga ternyata sama sekali tidak resistan/tangguh dengan kekuatan-kekuatan destruktif global seperti gerakan terorisme, separatisme, radikalisme dan bahkan jaringan obat terlarang global. Ini menunjukkan betapa nasionalisme bangsa kita sebenarnya telah banyak terkikis oleh internasionalisme.

Dalam percaturan politik global pengaruh negara-negara maju sangat kuat. Ini kerena mereka mempunyai kepentingan dalam dunia global yang sangat besar, baik itu ideologis seperti kepentingan dunia Barat untuk mengekspor demokrasi seperti yang dikatakan oleh Francis Fukuyama bahwa liberal demokrasi akan menjadi kulminasi percaturan ideologi dunia, ekonomis seperti kepentingan untuk mendapatkan sumber mineral dan bahkan pasar untuk menjual produk dan bahan baku. Kepentingan keamanan untuk menciptakan tatanan global  yang melindungi keamanannya dengan melakukan pengawasan senjata juga merupakan salah satu kepentingan Barat yang amat vital. Sebagaimana mengutip thesis clash of civilization-nya Samuel Huntington bahwa konflik yang akan datang pada akhirnya akan menjadi konflik antara the west vs the rest, yang ini menunjukkan kepentingan kultur new nation yang kerapkali dibanggakan oleh America Serikat sebagai kebanggaan budaya (cultural dignity) masyarakat Barat yang menjadi simbol peradaban dunia juga menjadi salah satu kepentingan yang mereka perjuangkan. Infrastruktur yang mereka miliki seperti  media komunikasi, transportasi dan modal yang besar semakin memperbesar peran mereka dalam percaturan politik global.

Hegemoni Barat dalam percaturan politik global yang sedemikian kuat ini, sehingga menjadikan mereka sebagai aktor utamanya telah menimbulkan persepsi kuat bahwa sebenarnya yang terjadi adalah munculnya kolonialisme dan imperialsme baru. Seperti halnya kebijakan-kebijakan luar negeri AS, khususnya pasca 11 September  sangat jelas terlihat bahwa ia ingin menjadikan sistem dunia yang mendukung dan menguntungkan bagi kepentingan negaranya. Isu nuklir dan senjata pemusnah massal ataupun terorisme telah menjadi argumentasi global untuk menekan sebuah negara, tak terkecuali negara kita.

Di lain pihak, negara Indonesia dan negara berkembang lainnya dibuat tergantung dengan sistem hutang internasional seperti IMF dan Bank Dunia, masyarakat berkembang dijadikan kecanduan dengan produk teknologi maju melalui konsumerisme yang disiarkan oleh media-media massa. Belum lagi perusahaan-perusahaan internasional milik negara-negara maju yang menguasai hampir semua lini utama perekonomian dunia. Bahkan dalam skope nasional saja, banyak perusahaan-perusahaan lokal dalam negara kita yang terpaksa gulung tikar karena kalah bersaing dengan perusahaan internasional yang bermodal besar dan menguasai teknologi  yang mutakhir. Di bidang eksplorasi dan penambangan sumber mineral baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya, terjadi monopoli oleh perusahaan-perusahaan asing sehingga terkesan bahwa hasil mineral kita dirampas oleh perusahan-perusahaan asing dan para penguasa setempat.

Di sektor sosial kebijakan organisasi internasional dan negara-negara maju juga tidak kalah penting. Gagasan-gagasan yang mendukung kemajuan dan reformasi sektor sosial dikembangkan sedemikian rupa oleh LSM-LSM yang didukung oleh negara-negara donor yang notabene dari negara maju seperti Amerika negara Eropa Barat. Kebanyakan gagasan-gagasan yang diusung adalah untuk mendukung terwujudnya nilai-nilai demokrasi seperti liberalisme,  internasionalisme, institutionalisme, global civil society, neo idealisme dan demokratisasi ke level grass root.

Fenomena percaturan politik global yang selama ini berlangsung telah menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan negara termasuk Indonesia yang eksistensinya merasa terancam. Hegemoni demokrasi yang dianggap perpanjangan dari kapitalisme dalam skope global telah membuat pengap kekuatan ideologis lain yang selama ini berlawanan dengan demokrasi, seperti komunisme dengan sosialismenya. Kekuatan lain seperti nasionalisme juga terancam akan terlindas oleh hegemoni demokrasi global ini. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran kuat dikalangan nasionalis negara kita bahwa ancaman baru neo-kolonialisme akan segera muncul menguasai, menindas dan menjajah mereka kembali. Kalangan agamawan semakin kuatir terhadap tergesernya norma-norma yang mereka perjuangkan selama ini di masyarakat akan lambat laun pudar digantikan norma-norma sekuler yang didakwahkan secara terus-menerus oleh sistem informasi global.

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut telah menyebabkan Indonesia dan negara-negara lain seolah bersatu membentuk pemusatan kekuatan baru yang juga bersifat global. Kekuatan ini ingin melakukan counter balance terhadap kekuatan global yang diciptakan oleh blok Barat. Kekuatan ini juga sadar bahwa tidak mungkin mengimbangi kekuatan global yang ada saat ini kecuali dengan kekuatan global juga. Kekuatan ini juga yakin bahwa kalau mereka tidak bertindak, maka mereka akan tertindas dan terjepit oleh kekuatan globalisme Barat. Sementara itu menghadapi Barat dengan konfrontatif adalah sia-sia karena kekuatan Barat yang sedemikian kuat. Namun di balik kanalisasi kekuatan baru ini, muncul pula pemusatan kekuatan lain yang bersifat destruktif, yang oleh media massa diistilahkan dengan terorisme, radikalisme, tradisionalisme dan fundamentalisme.

Salah satu dampak yang juga ditimbulkan globalisasi saat ini adalah campur tangan atau intervensi negara-negara pemilik modal kuat dan negara-negara superior seperti Amerika Serikat terhadap sistuasi politik dalam negeri kita. Bahkan, baru-baru ini kita melihat bagaimana turut campur tangan Amerika Serikat itu dalam kasus yang amat pelik bagi Indonesia terkait gerakan separatis di Papua.

Sampainya surat para senator Amerika Serikat kepada Pemerintah kita untuk meminta pembebasan John Key, oknum yang terkait dengan OPM (Gerakan Separatis Papua)  menandakan, bagaimana kuatnya interest pihak luar yang bukan sekedar ketertarikan tentunya bagi mereka mencampuri urusan dalam negeri negara kita. Dibalik, semuanya itu tentu negara kita harus waspada menyikapi dan mengambil sikap baik untuk pemecahannya.

Kita tidak mencurigai keterlibatan langsung negara-negara luar terhadap maraknya gerakan separatisme di belahan bumi nusantara, akan tetapi kita juga tentunya tidak menginginkan pihak-pihak luar negeri terlalu dalam mencampuri urusan negara kita sendiri. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,  politik itu bersifat sensitive. Apalagi bagi kita bangsa Indonesia, yang masih mencari pola politik yang tepat untuk menuju tercapainya kestabilan politik negara kita.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Globalisasi memang memunculkan kekhawatiran yang luas bahwa kedaulatan suatu negara (bangsa) digerogoti. Pemerintah kini harus mengakui dan bekerja di suatu lingkungan di mana sebagian besar penyelesaian masalah harus dirumuskan dengan memperhatikan dunia global. Kita sudah mengalami bahwa suatu kebijakan tidak lagi dapat diambil atas dasar pertimbangan dalam negeri saja.

Jawaban-jawaban pemerintah terhadap globalisasi atau upaya mencari solusi bersama terhadap dilema kebijakan global juga berdampak atas kedaulatan. Keikutsertaan dalam organisasi internasional atau keberpihakan pada perjanjian internasional juga membatasi pilihan kebijakan bagi pemerintah.

Lingkungan yang baru ini bahkan mengharuskan kita mengubah kebijakan atau praktik-praktik domestik dan luar negeri yang amat dijunjung tinggi suatu bangsa. Salah satunya ialah politik luar negeri yang “bebas dan aktif”. Apakah politik luar negeri Indonesia yang dijalankan sejak tahun 1948 itu masih dapat kita dijalankan dalam keadaan yang tidak sesuai lagi dengan latar belakang perumusan semula dan apakah pengertian “bebas” dalam politik luar negeri kita masih dapat dipertahankan dalam bentuk aslinya terhadap perubahan konfigurasi internasional yang sangat diintensifkan oleh momentum globalisasi saat ini.

4.1 Saran

Bisakah negara kita mentransformasikan diri dari korban menjadi pelaku dalam politik global? Jawabannya terletak pada kemampuan kita mentransformasi sistem politik, sistem ekonomi, serta yang terpenting sejauh mana bangsa kita ini bisa mengatasi potensi konflik etnis, agama, ras, dan masalah pemerataan  kekayaan diantara rakyat kita sendiri.

Untuk turut  menjadi aktor utama dalam arus globalisasi diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni, dan itu berarti dimulai dari pendidikan yang memadai untuk membentuk tenaga manusia yang berpotensi, yang pertama untuk pengembangan ekonomi negara karena diantara salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Yang dari sini bila itu dapat terwujud akan memperkecil ketergantungan negara pada badan-badan moneter internasional, dengan begitu kebijakan otonomi nasional akan terwujud, dan apa yang disebut kesejahteraan rakyat, melalui pemerataan distribusi penghasilan, juga stabilitas nasional akan dapat dikedepankan. Dengan demikian pendidikan adalah permulaan yang penting demi menuju kemajuan suatu negara dalam kesiapan menghadapi globalisasi tersebut.

 

    DAFTAR PUSTAKA

Rene L. Pattiradjawane.  Prioritas Politik Luar Negeri RI . November 2000.

Wibisono Christianto.Globalisasi, Nasionalisme, Khilafahisme. Global Nexus Institute. 2007.

Materi Perkuliahan Sistem Politik Indonesia. Rejim Internasional dan Pengaruh Lingkungan Internasional Terhadap Sistem Politik Indonesia. 2008.

http://www.suarapembaruan.com. Globalisasi dan Manajemen Politik Luar Negeri. September 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s